Padang Panjang(SUMBAR)
.GP- Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang Panjang datangi gedung DPRD setempat, Selasa (29/1).
PKL yang difasilitasi oleh Pemuda Pancasila (PP) Kota Padang Panjang dengan menamakan aksi Aliansi Masyarakat Padang Panjang sesampai di gedung rakyat itu disambut 10 orang Anggota DPRD lengkap dengan ketua dan wakil ketua.
Dilapangan, masa aksi yang terdiri dari PKL Padang Panjang, organisasi massa, dan masyarakat Padang Panjang itu, melakukan titik kumpul di Gegung M.Syafei yang berada di kawasan Pasar Padang Panjang, lalu mereka bergerak ke Gedung Wakil Rakyat yang berada di Kelurahan Guguk Malintang Padang Panjang Timur, hanya untuk mempertanyakan nasib mereka yang belum jelas nasibnya terkait penempatan pedagang di Pasar Pusat Padang Panjang yang baru dibangun oleh Pemko.
Sekretari PP Padang Panjang Leo Jomi Agusta menyebutkan, pihaknya sebagai sekretaris salah satu ormas di Kota berjuluk “Serambi Mekkah” merasa mempunyai tangung jawab moral untuk mefasilitasi dan menjembatani masyarakat atau pedagang yang ingin menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil-wakil rakyatnya yang berada di gedung DPRD Kota Padang Panjang ini.
“Selama ini kami melihat anggota DPRD Kota Padang Panjang belum mampu menjalankan fungsi pengsawannya sebagai wakil rakyat, masih ada kebijakan pemerintah yang kurang transparan, yang seharusnya anggota DPRD mampu mengawasi hal tersebut demi kepentingan masyarakat banyak,” papar Leo.
Dikatakan Leo, selaku wakil rakyat, selayaknya anggota DPRD Padang Panjang mampu untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah selaku eksekutif, jangan lagi masyarakat di pola dengan berbagai aturan yang sama sekali masyarakat tidak mengerti dan mengetahuinya.
Karena kata Leo, "Fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan yang harus dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. DPRD sebagai lembaga legislatif merupakan lembaga perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah terutama pengawasan. Jika fungsi pengawasan tidak dilakukan, maka tidak ada gunanya DPRD di Kota Padang Panjang ini," kata Leo dengan tegas.
Leo juga menegaskan kepada DPRD untuk segera memfasilitasi pihaknya dengan OPD terkait agar persoalan pedagang ini cepat tuntas. "Jika DPRD memanggil OPD terkait saya minta, kami juga diikut sertakan duduk bersama. Saya tidak mau lagi DPRD hanya mengerimkan selembaran jawaban kepada saya seperti yang telah sudah. Karena itu sama saja mengakal-akali kami," kata Leo
Dalam mediasi tersebut, Leo juga mengingatkan kepada anggota DPRD yang hadir. "Jika DPRD tidak menjalankan fungsinya sehingga terjadi penzaliman terhadap rakyat jelata, maka saya takut azab Alla SWT akan datang. Jadi saya minta DPRD dan Pemko harus transparan dalam mengambil kebijakan sehinggah tidak ada masyarakat yang dirugikan,"tutup Leo Jomi Agusta.
Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Ketua DPRD Kota Padang Panjang Novi Hendri sangat mengapresiasi. Dikatakan Novi Hendri, setiap informasi yang disampaikan pedagang tadi segera akan ditindaklanjuti. “Mereka menyampaikan bagaimana nasib pedagang yang belum mendapatkan tempat di pasar yang baru,” jelas Novi.
Bahkan Novi mengatakan dengan tegas, pihaknya hari juga akan memanggil OPD terkait yakni Diskoperindag Padang Panjang. “Jangan sampai mereka tidak mendapatkan tempat berdagang, nanti akan kita bahas dan sampaikan ke Pemerintah,” tegas Novi.
#GP|CE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar