UPTD METROLOGI LEGAL PADANG PANJANG RESMI BEROPERASI - Go Parlement | Portal Berita

Breaking

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

PENGUMUMAN DAFTAR CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNNUJG Tahun 2024 Nomor : 20/PP.04-PU/1303/2024 SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH 10(Sepuluh) % dari Total seluruh Suara Sah Kabupaten Sijunjung (10/100 x 134.476) = 13.447,6 (dibulatkam keatas menjadi 13.448 Minimal Suara Sah)* -- *Keputusan KPU Kab.Sijunjung Nomor 655 Tahun 2024 TEMPAT PENDAFTARAN---Kantor KPU Kabupaten Sijunjung Jl. M. Yamin, SH, Nomor 07 Muaro Sijunjung KONTAK PERSON---Zamri 085265970434--Viko 085263208822 JADWAL DAN WAKTU PENDAFTARAN > Selasa Tanggal 27 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB > Kamis 29 Agustus 2024 - Pukul 08: 00 WIB s/d Pukul 16 WIB IMPORTANT ! INFORMATION ! Sumber . Amar putusan MK Nomor 60/PUU-XX/2024 . Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024

UPTD METROLOGI LEGAL PADANG PANJANG RESMI BEROPERASI

Kamis, Desember 06, 2018
Padang Panjang(SUMBAR).GP- Penandatanganan prasasti oleh Menteri Perdagangan RI didampingi Walikota Padang Panjang menandai UPTD Metrologi Legal Kota Padang Panjang resmi beroperasi, Kamis (6/12).

Setelah melalui penilaian yang cukup panjang, terhitung mulai tanggal 06 Desember 2018, Unit Metrologi Legal (UML) Kota Padang Panjang sudah diresmikan dan secara mandiri dapat beroperasi penuh.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti sekaligus penyerahan Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang (SKKPTU) dan Cap Tanda Tera (CTT) dari Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita kepada Walikota Padang Panjang Fadly Amran, Kamis (06/12) bertempat di Bandung.

UML Kota Padang Panjang merupakan kota ke-5 di Sumatera Barat yang beroperasional setelah Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kota Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam sambutannya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa peresmian UML merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi konsumen.

"Pengukuran yang benar dan jujur di dalam setiap transaksi perdagangan akan dapat memberi citra positif bagi daerah dan pasar tradisional," ujarnya.

Sementara itu Walikota Padang Panjang Fadly Amran yang didampingi Kadis Perdagkop Padang Panjang Arpan, menyampaikan bahwa pada tahun 2017 Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) dan tahun 2018 UML Kota Padang Panjang diresmikan.

"Kita patut bersyukur untuk hal ini, dengan beroperasinya UML kota Padang Panjang, semoga semua pemilik/pemakai alat ukur, takar dan perlengkapan (UTTP) yg beredar di Padang Panjang sudah dapat menera ulangkan alat UTTP di UML Padang Panjang," ujar Fadly.

"Perlu dipahami bahwa kejujuran timbang, ukur, dan takar sangat diperlukan dalam memenangi persaingan usaha saat ini untuk menciptakan iklim ekonomi berkelanjutan dan pasar baru di antara negara berkembang," tutup Fadly.

#GP-Rifki/Rel.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

HASIL PEMILU

Pages

SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS