Padang Panjang(SUMBAR).GP- "Memberikan sertifikasi kelayakan bagi pekerja konstruksi menjadi acuan bersama di Padang Panjang untuk memberikan ruang gerak yang lebih, baik bagi penyedia jasa, penyedia pekerjaan maupun unsur daerah", ujar Wakil Walikota Padang Panjang Drs. Asrul saat membuka secara resmi Sosialisasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Tata Kelola Pelaksanaan Swakelola Pada Pekerjaan Konstruksi di ruang pertemuan Hotel Aulia, Kamis (29/11).
Turut hadir Kepala Dinas PUPR Kota Padang Panjang Yas Edizarwin, SH, dan narasumber dari Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat Anrizky, ST, MT serta peserta sosialisasi berjumlah 50 orang yang terdiri dari unsur kecamatan, kelurahan, LPM dan BKN se-Kota Padang Panjang.
Tujuan penyelenggaraan sosialisasi ini untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi demi mewujudkan struktur yang kukuh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas serta mewujudkan ketertiban jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kependudukan antara pengguna jasa, menyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.
Asrul mengatakan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan peserta sosialisasi terutama penyelenggara jasa konstruksi agar lebih memahami proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan yang semakin baik dan berkualitas.
"Untuk itu kepada peserta sosialisasi, mari bersama kita pelajari, pahami dan pedomani ketentuan-ketentuan tentang tenaga kerja konstruksi yang berlaku sehingga setiap geliat pembangunan yang berkaitan dengan konstruksi di Padang Panjang berjalan sesuai dengan ketentuan dan bisa terhindar dari aspek hukum yang bisa datang kapan saja," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Program, Perencanaan dan Jasa Konstruksi Nurasrizal,ST, MT menambahkan sosialisasi ini didasari dari amanat UUD No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, diantaranya mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan kewajiban memiliki sertifikat bagi tenaga kerja konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang.
"Saat ini sebanyak 118 orang masyarakat Padang Panjang yang berprofesi sebagai tenaga kerja konstruksi telah mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikasi, dan Insyaallah jumlah tersebut akan semakin meningkat," jelas Nurasrizal.
Dengan adanya program dari pemerintah dalam peningkatan infrastruktur yang berbasis pemberdayaan masyarakat, diharapkan tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat bisa turut serta berkontribusi dalam pembangunan didaerah mereka masing-masing sehingga apa tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara sosial dan ekonomi dapat tercapai.
#GP-Rifki/Rel/ci.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar