Sarolangun(JAMBI).GP- Program Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan (P2DK) Kabupaten Sarolangun merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan dana APBD.
Pemerintah telah mengatur pelaksanaan program ini dengan sebuah sistim, termasuk di dalamnya petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk tehnis (Juknis) demi terlaksananya program ini dengan baik, sehinga berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Namun menurut penelusuran media ini, dalam hal koordinasi ditemukan banyak kejanggalan dan diakui menjadi kendala. "Kami mendapat kendala bahwa pihak terkait yang komoditinya ada hubungan dengan peternakan dan perikanan. tidak berkoordinasi dengan kami, padahal kami ingin pekerjaan program sasuai tehnis, dan kami punya Ahli di bidang ini ", ucap Asnawi, Kepala Dinas (Kadis) Peternakan dan Perikanan Sarolangun, Jum'at (9/11/2018) kepada media ini.
Kadis menuturkan pihaknya sudah menghimbau setiap kecamatan untuk berkoordinasi, "Setiap Camat sudah Kami surati agar berkoordinasi dengan kami", tutur Kadis.
Asnawi menyayangkan yang terjadi saat ini, laporan baru mucul setelah ada permasalahan ternak,
"Ini ada beberapa desa, setelah ada masalah baru melapor ", lanjut Kadis.
Asnawi bermaksud dengan adanya koordinasi pihak terkait dan berpedoman kepada Juklak dan Juknis, "Saya harap ada koordinasi dengan pihak terkait dan tetap berpedoman pada Juklak -Juknis ", imbuhnya.
Asnawi juga menyebutkan setiap tahap program pihaknya meminta koordinasi agar program tidak merugi, dan program pemerintah tidak jadi sia-sia, karena menurutnya ini adalah program primadona Bupati, namun Asnawi menyatakan tetap memantau dan berharap adanya koordinasi dan tetap berbuat, "Tapi Kami tetap Ada eksen untuk tujuan suksesnya peogram ini", tutupnya.
Dihubungi secara terpisah, Kadis PMD Mulyadi dalam hal koordinasi pelaksanaan program P2DK menanggapi bahwa ada tim monitoring yang berkoordinasi dengan dokter hewan, namun belum semuanya.
"Ini yang menjadi masukan bagi Kami, makanya kami sedang keliling kecamatan melihat langsung pelaksanaan di lapangan", ujar Mulyadi
Mulyadi mengakui pihaknya tidak melakukan koordinasi lagi dengan pelaksana karena sudah ada juknis yang wajib dipedomani oleh masyarakat desa, "Tak Perlu ditekankan lagi, cukup dengan melaksanakan Juknis yang telah diberikan kepada desa", pungkas Mulyadi.
Dengan persoalan ini perlu dipertanyakan peran Pendamping P2DK yang seharusnya mendampingi pelaksanaan program ini sasuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya.
#GP- AF.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar