PADANG.GP- Dalam rangka penyamaan persepsi pengamanan dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Sumatera Barat, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), KPU, Bawaslu, Kejati gelar Rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral bertempat di Markas Kepolisian Deara (Mapolda) Sumbar, Rabu (24/10/2018).
Rakor dengan tema 'Guna terwujudnya pemilu 2019 yang aman, damai, sejuk, dan badunsanak, Wakil Gubernur Nasrul Abit menyebutkan bahwa rapat koordinasi ini berfokus pada keamanan selama masa penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
“Melalui Rakor ini pimpinan daerah kemudian dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menerima uang pada saat Pemilu diselenggarkan, dan masyarakat diharapkan juga tidak ikut menyebarkan berita hoax. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Sumbar meminta bantuan kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar,” papar Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga minta kepada Bawaslu agar bisa mengawasi secara ketat dan tidak memberi kelonggaran. “Pemilihan umum saat ini sangat ketat karena baik Caleg maupun partai saling berusaha untuk memperoleh suara,” sebut Nasrul Abit.
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi memfasilitasi jalannya pemilihan umum sehingga apabila ada masalah bisa langsung dikomunikasikan kepada Pemerintah Provinsi.
“Mari kita sukseskan pemilihan umum ini dengan aman dan tanpa terjadi keributan dan saya juga berharap Walikota/Bupati agar selalu berkoordinasi dengan Polres sehingga Pemilu badunsanak ini dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib di Provinsis Sumatera Barat ini,” kata Nasrul Abit.
Hal senada juga dipaparkan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal saat memberikan kata sambutannya pada Rakor ini, terutama langkah kongkrit dalam menyamakan cara pandang terhadap proses pengamanan selama proses pemilihan umum dengan mengikutsertakan unsur Pimpinan Daerah. Ia juga menyebutkan saat ini di Sumatera Barat telah diarahkan 6.623 personel Polri dan TNI untuk proses pengamanan Pemilu.
“Jumlah ini cukup besar karena tidak lepas dari ancaman yang kemungkinan akan terjadi terkait penyelenggaraan pemilu 2019.” sebut Irjen Pol Fakhrizal
Kapolda Sumbar juga menjelaskan, saat ini masih rendah pemahaman masyarakat yang berdampak pada stabilitas pemilu.
“Saat ini manifestasi politik tanah air sudah meningkat, seperti pelanggaran-pelanggaran kampanye, black campaign ataupun politic money dan ini akan terus kami tindaklanjuti,” ujar Irjen Pol Fakhrizal
Irjen Pol Fakhrizal juga menyebutkan tentang implementasi proses pengamanan Pemilu harus mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan harus dirumuskan sejak dini sesuai dengan perundang-undangan yang ada.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Priyanto menyebutkan, bahwa Pemilu perlu diantisipasi dengan menyamakan persepsi terkait regulasi terutama UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Penyamaan persepsi mengenai regulasi ini penting supaya tidak terjadi bias. Regulasi tidak hanya sekedar interpretasi ataupun hanya sekedar penafsiran tetapi dalam regulasi juga ada penyamaan persepsi, sehingga pihak pelapor maupun yang dilaporkan tidak dirugikan sehinggah regulasi yang baik bisa diterapkan,” pungkas Priyanto.
#GP- Ce/Zs/Red.
Rakor dengan tema 'Guna terwujudnya pemilu 2019 yang aman, damai, sejuk, dan badunsanak, Wakil Gubernur Nasrul Abit menyebutkan bahwa rapat koordinasi ini berfokus pada keamanan selama masa penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
“Melalui Rakor ini pimpinan daerah kemudian dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menerima uang pada saat Pemilu diselenggarkan, dan masyarakat diharapkan juga tidak ikut menyebarkan berita hoax. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Sumbar meminta bantuan kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar,” papar Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga minta kepada Bawaslu agar bisa mengawasi secara ketat dan tidak memberi kelonggaran. “Pemilihan umum saat ini sangat ketat karena baik Caleg maupun partai saling berusaha untuk memperoleh suara,” sebut Nasrul Abit.
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi memfasilitasi jalannya pemilihan umum sehingga apabila ada masalah bisa langsung dikomunikasikan kepada Pemerintah Provinsi.
“Mari kita sukseskan pemilihan umum ini dengan aman dan tanpa terjadi keributan dan saya juga berharap Walikota/Bupati agar selalu berkoordinasi dengan Polres sehingga Pemilu badunsanak ini dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib di Provinsis Sumatera Barat ini,” kata Nasrul Abit.
Hal senada juga dipaparkan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal saat memberikan kata sambutannya pada Rakor ini, terutama langkah kongkrit dalam menyamakan cara pandang terhadap proses pengamanan selama proses pemilihan umum dengan mengikutsertakan unsur Pimpinan Daerah. Ia juga menyebutkan saat ini di Sumatera Barat telah diarahkan 6.623 personel Polri dan TNI untuk proses pengamanan Pemilu.
“Jumlah ini cukup besar karena tidak lepas dari ancaman yang kemungkinan akan terjadi terkait penyelenggaraan pemilu 2019.” sebut Irjen Pol Fakhrizal
Kapolda Sumbar juga menjelaskan, saat ini masih rendah pemahaman masyarakat yang berdampak pada stabilitas pemilu.
“Saat ini manifestasi politik tanah air sudah meningkat, seperti pelanggaran-pelanggaran kampanye, black campaign ataupun politic money dan ini akan terus kami tindaklanjuti,” ujar Irjen Pol Fakhrizal
Irjen Pol Fakhrizal juga menyebutkan tentang implementasi proses pengamanan Pemilu harus mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan harus dirumuskan sejak dini sesuai dengan perundang-undangan yang ada.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Priyanto menyebutkan, bahwa Pemilu perlu diantisipasi dengan menyamakan persepsi terkait regulasi terutama UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Penyamaan persepsi mengenai regulasi ini penting supaya tidak terjadi bias. Regulasi tidak hanya sekedar interpretasi ataupun hanya sekedar penafsiran tetapi dalam regulasi juga ada penyamaan persepsi, sehingga pihak pelapor maupun yang dilaporkan tidak dirugikan sehinggah regulasi yang baik bisa diterapkan,” pungkas Priyanto.
#GP- Ce/Zs/Red.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar