Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menganggap demokrtisasi PBB bisa dilakukan dengan menanggalkan hak veto yang kini dipegang oleh lima negara besar dunia (AFP PHOTO / POOL / HOW HWEE YOUNG)
New York(AS).GP- Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan bahwa dia berharap negara-negara kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa agar menyetujui untuk mereformasi kekuatan veto mereka yang kedaluwarsa di PBB.
Tun Dr Mahathir mengatakan negara-negara kuat harus diberitahu bahwa mereka tidak dapat mendesak perubahan rezim di negara lain ketika mereka bahkan tidak akan menyediakan demokrasi di badan dunia.
"Ini bukan hal yang baik, itu munafik. Di satu sisi Anda mengatakan mereka semua harus demokratis, Anda menyebabkan perubahan rezim dan banyak perang sipil untuk mencapai demokrasi," kata Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad
"Tetapi di sini (di PBB) yang harus Anda lakukan adalah menyerahkan hak veto Anda tetapi mereka tidak senang melakukannya," kata Dr Mahathir pada konferensi media di markas PBB setelah menyampaikan pidatonya kepada sidang umum PBB pada hari Jumat (28 September), dikutip The Strait Times.
Dia menanggapi pertanyaan tentang apa yang dia harapkan akan datang dari seruannya agar sistem veto PBB direformasi, karena seruannya sebelumnya untuk reformasi sistem hak veto tidak menghasilkan hasil yang diinginkan.
Dalam pidatonya di sidang umum PBB, Dr Mahathir menyerukan untuk mengakhiri dominasi di badan dunia dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, yang masing-masing memiliki hak veto. kekuatan.
Dr Mahathir mengatakan dia telah menyarankan bahwa veto tidak boleh hanya oleh satu anggota tetap tetapi setidaknya oleh dua kekuatan yang didukung oleh tiga anggota tetap Dewan Keamanan.
Pada masalah lain, ketika diminta untuk menggambarkan kebijakan Malaysia di Laut Cina Selatan, Dr Mahathir menjawab: "Kami tidak berpartisipasi dalam perselisihan antara negara manapun. Sejauh yang kami ketahui, jika Laut Cina Selatan serta Selat Malaka terbuka, termasuk lewatnya kapal perang, tetapi tidak ditempatkan di daerah itu, itu tidak masalah bagi kami," katanya.
Dr Mahathir mengatakan bahwa karena Malaysia adalah negara perdagangan, diperlukan kapal untuk mengangkut barang-barangnya dari negara dan bagian lain dari Asia Tenggara.
#GP- RED/sumber-The Strait Times.
Tun Dr Mahathir mengatakan negara-negara kuat harus diberitahu bahwa mereka tidak dapat mendesak perubahan rezim di negara lain ketika mereka bahkan tidak akan menyediakan demokrasi di badan dunia.
"Ini bukan hal yang baik, itu munafik. Di satu sisi Anda mengatakan mereka semua harus demokratis, Anda menyebabkan perubahan rezim dan banyak perang sipil untuk mencapai demokrasi," kata Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad
"Tetapi di sini (di PBB) yang harus Anda lakukan adalah menyerahkan hak veto Anda tetapi mereka tidak senang melakukannya," kata Dr Mahathir pada konferensi media di markas PBB setelah menyampaikan pidatonya kepada sidang umum PBB pada hari Jumat (28 September), dikutip The Strait Times.
Dia menanggapi pertanyaan tentang apa yang dia harapkan akan datang dari seruannya agar sistem veto PBB direformasi, karena seruannya sebelumnya untuk reformasi sistem hak veto tidak menghasilkan hasil yang diinginkan.
Dalam pidatonya di sidang umum PBB, Dr Mahathir menyerukan untuk mengakhiri dominasi di badan dunia dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat, yang masing-masing memiliki hak veto. kekuatan.
Dr Mahathir mengatakan dia telah menyarankan bahwa veto tidak boleh hanya oleh satu anggota tetap tetapi setidaknya oleh dua kekuatan yang didukung oleh tiga anggota tetap Dewan Keamanan.
Pada masalah lain, ketika diminta untuk menggambarkan kebijakan Malaysia di Laut Cina Selatan, Dr Mahathir menjawab: "Kami tidak berpartisipasi dalam perselisihan antara negara manapun. Sejauh yang kami ketahui, jika Laut Cina Selatan serta Selat Malaka terbuka, termasuk lewatnya kapal perang, tetapi tidak ditempatkan di daerah itu, itu tidak masalah bagi kami," katanya.
Dr Mahathir mengatakan bahwa karena Malaysia adalah negara perdagangan, diperlukan kapal untuk mengangkut barang-barangnya dari negara dan bagian lain dari Asia Tenggara.
#GP- RED/sumber-The Strait Times.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar