"Dua jembatan itu memang kewenangan kabupaten, karena ini bencana alam, Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus turun tangan untuk membantu keresahan masyarakat,"katanya
Dia menjabarkan, setidaknya ada 875 kepala keluarga (KK) di dua lokasi Kabupaten Pasaman Barat, terisolasi akibat putusnya dua jembatan tersebut, terlebih jembatan itu merupakan satu-satunya akses untuk menuju ibu kota kabupaten yaitu Simpang Empat, berangkat dari hal itu pemerintah daerah harus bersinergi agar pembagunan jembatan cepat dilaksanakan.
Dia menjelaskan, untuk akses menuju Simpang Empat melalui dua jalan, pertama melewati jembatan gantung Tanjung Pangkal dan kedua dari Batang Saman. Sementara akses daerah Batang Saman juga terputus karena meluapnya Sungai Batang Saman.
"Kita menghimbau agar kepada daerah setempat melakukan kordinasi dengan Pemprov agar dana alokasi khusus kebencanaan dapat direalisasikan, guna meringankan beban masyarakat,"katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Saidal Masfyudin mengatakan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 anggaran tanggap darurat bencana harus ditambah.
“Pada porsi anggaran yang disusun pemerintah provinsi,anggaran untuk tanggap darurat bencana sebesar Rp 5 miliar, secara geografis Sumbar merupakan daerah yang rawan bencana oleh karena itu, alokasi ini harus ditambah,” ujarnya.
Dia mengatakan, anggaran akan digunakan untuk langkah antisipasi maupun penanganan pasca bencana, tidak hanya itu lanjut, Saidal, Pemprov harus melakukan langkah pemetaan dimana daerah yang memiliki potensi besar untuk terjadi bencana, lakukan kordinasi antar sektoral agar penaganan dapat dilakukan secara maksimal.
“ Kita berharap pada daerah yang rawan banjir dan langsor untuk bulan tertentu dapat disiapkan alat-alat evakwaksi , sehingga masyarakat dapat langsung diselamatkan,” Imbuh politisi partai Golkar tersebut.
#GP-ICHA/dprd.sumbarprov.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar