Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis. Foto: Jayadi/od
JAKARTA.GP- Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) diperkuat dalam mengurangi risiko bencana atau mitigasi. Salah satunya ialah memprioritaskan kebutuhan kalibrasi peralatan pengamatan BMKG.
“Komisi V sudah bersepakat bahwa lebih baik BMKG fokus kepada mitigasi bencana ketimbang melakukan evakuasi dan sebagainya,” ungkap Fary di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran BMKG, Basarnas dan Bapel BPWS terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (05/9/2018).
Politisi Partai Gerindra itu menyayangkan, mitigasi bencana belum menjadi prioritas pemerintah hal ini terlihat dari Rp159 miliar total belanja barang yang tidak tertampung dalam pagu anggaran tahun 2019 milik BMKG.
Menurutnya, hal ini tentu saja akan mempengaruhi kinerja dari BMKG itu sendiri, karena peremajaan sejumlah instrumen BMKG sangat penting untuk mendapatkan informasi akurat terkait iklim dan cuaca.
“Dengan pengurangan Rp159 miliar itu, maka pemeliharaan peralatan utama yang terpelihara hanya 60 persen, sewa jaringan komunikasi selama 10 bulan dan penyelenggaraan pengawasan hanya 30 persen. Ini sangat riskan, jika melihat kondisi geografis kita yang seperti ini," jelas Fary.
Karena itu, politisi dapil NTT itu meminta pemerintah memperhatikan anggaran BMKG beserta Basarnas untuk memperkuat mitigasi dan early warning system.
“Kita tidak mau kebutuhan prioritas dalam rangka penanganan, sementara pencegahan dan mitigasi tidak ada anggarannya. Kita harapkan pemerintah bisa menyiapkan anggaran itu, lebih baik kita mencegah daripada membagi-bagikan sembako, artinya sudah ada yang menjadi korban,” imbuhnya.
Diketahui, pagu kebutuhan BMKG sebesar Rp 2,935 triliun dan mendapat pagu pada Nota Keuangan sebesar Rp 1,754 triliun, sehingga terdapat backlog sebesar Rp 1,181 triliun.
#GP-YUTARI/ANN/SF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar