Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo dalam RDP dengan KPU dan Bawaslu, di Gedung DPR RI/Foto:Naefurodji/Iw
JAKARTA.GP- Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo berharap agar Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan sosialisasi ke tingkat daerah guna menyeragamkan penafsiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ke seluruh wilayah Indonesia.
“Ini kelihatannya teman-teman di daerah, apakah mereka ini baru dilantik sehingga pemahaman yang masih berbeda-beda,” ujar Firman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Firman mencontohkan saat ia berkeliling mengunjungi empat kabupaten yang ada di dapilnya. Saat itu ia juga mengundang KPUD dan Panwaslu sembari menanyakan apakah dibolehkan memasang baliho dengan menampilkan foto seluruh calon legislatif (caleg) di halaman sekretariat partainya itu sendiri.
Politisi Partai Golkar ini mendapat jawaban yang berbeda, ada yang membolehkan dan ada yang menganggap hal itu tidak boleh dilakukan. Padahal itu dilakukan agar masyarakat itu memahami dan tahu siapa saja calon legislatif dari Partai Golkar yang akan dicalonkan.
“Sebetulnya ini kan cukup bagus, karena memberikan pembelajaran politik dan sosialisasi kepada publik. Ini kan bukan di halaman umum ini ada di halaman sekretariat partai masing-masing,” tambah Firman.
Firman menganggap hal tersebut merupakan bagian dari citra diri. Ia berharap ada persamaan penafsiran antara DPR RI, Partai Politik, KPU dan juga Bawaslu. Karena ini dilakukan bukan di halaman umum melainkan di halaman sekretariat partai.
“Agar menjadi perhatian dan mohon diseragamkan terhadap masalah yang terkait dengan alat peraga ini. Saya mohon kepada KPU dan Bawaslu, kalau itu masih di dalam halaman partai politik atau sekretariat partai politik, sekiranya diizinkan saja,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah ini.
#GP- YUTARI/ES/SF.
#Sumber- dpr.goid
“Ini kelihatannya teman-teman di daerah, apakah mereka ini baru dilantik sehingga pemahaman yang masih berbeda-beda,” ujar Firman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
Firman mencontohkan saat ia berkeliling mengunjungi empat kabupaten yang ada di dapilnya. Saat itu ia juga mengundang KPUD dan Panwaslu sembari menanyakan apakah dibolehkan memasang baliho dengan menampilkan foto seluruh calon legislatif (caleg) di halaman sekretariat partainya itu sendiri.
Politisi Partai Golkar ini mendapat jawaban yang berbeda, ada yang membolehkan dan ada yang menganggap hal itu tidak boleh dilakukan. Padahal itu dilakukan agar masyarakat itu memahami dan tahu siapa saja calon legislatif dari Partai Golkar yang akan dicalonkan.
“Sebetulnya ini kan cukup bagus, karena memberikan pembelajaran politik dan sosialisasi kepada publik. Ini kan bukan di halaman umum ini ada di halaman sekretariat partai masing-masing,” tambah Firman.
Firman menganggap hal tersebut merupakan bagian dari citra diri. Ia berharap ada persamaan penafsiran antara DPR RI, Partai Politik, KPU dan juga Bawaslu. Karena ini dilakukan bukan di halaman umum melainkan di halaman sekretariat partai.
“Agar menjadi perhatian dan mohon diseragamkan terhadap masalah yang terkait dengan alat peraga ini. Saya mohon kepada KPU dan Bawaslu, kalau itu masih di dalam halaman partai politik atau sekretariat partai politik, sekiranya diizinkan saja,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah ini.
#GP- YUTARI/ES/SF.
#Sumber- dpr.goid
Tidak ada komentar:
Posting Komentar