TAMPAK: Juru bicara F-PG DPR RI Salim Fakhry saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna/Foto:Andri/Iw
JAKARTA.GP- Penyusunan RAPBN 2019 kali ini diwarnai dengan terjadinya gejolak perekonomian global yang sudah barang tentu berdampak pada perekonomian nasional. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar (F-PG) menilai penyusunan RAPBN 2019 harus dilakukan dengan bersama, guna menghasilkan program tepat sasaran dan tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat.
Demikian disampaikan juru bicara F-PG DPR RI Salim Fakhry saat membacakan pemandangan umum fraksinya terhadap RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8/2018).
“Kebijakan normalisasi perekonomian serta perang dagang yang dilakukan Amerika serikat memberikan dampak kepada mata uang di berbagai kawasan, tak terkecuali di Indonesia,” papar Fakhry.
Trend pelemahan ini tidak boleh dianggap sepele. Menurut politisi dapil Aceh ini, pemerintah harus menyikapi dengan serius. Mencari solusi dengan seksama dan mencari langkah perbaikan yang efektif dan efisien.
“Target perekonomian Indonesia yang sudah mendekati lampu kuning dengan defisit transaksi berjalan sebesar 8 miliar dolar AS atau 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” tambah Fakhry.
Anggota Komisi IV DPR RI ini menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami masa transisi menuju negara berbasis industri dan jasa. Hal ini terlihat dari sektor tersier jasa-jasa yang menyumbang 43,6 persen bagi PDB nasional. Sementara sektor industri berkontribusi 20,3 persen terhadap PDB.
Perkembangan sektor industri ini diharapkan mampu mendorong perkembangan sektor perekonomian, perdagangan dan sektor lainnya. F-PG merasa perlu agar pemerintah memberikan prioritas kepada sektor industry sesuai dengan peta making Indonesian 4.0.
Perekonomian Indonesia juga akan diuji dengan Pemilu serentak pada 2019. Untuk mencapai dan menjaga target perekonomian yang ditargetkan, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas politik dan sosial demi menjaga iklim investasi.
Selain itu, Fakhry juga mengapresiasi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang telah mencatat berbagai prestasi. Diantaranya Indonesia sukses menjalankan tax amnesty serta berhasil meraih Predicate Investment Grade dari Lembaga Pemeringkat Utang Internasional.
#GP- YUTARI/ES/SF
#Sumber- dpr.go.id
#Sumber- dpr.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar