Berau(KALTIM).GP- Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menyampaikan, banyak yang menganggap Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah terpencil, atau mungkin pembangunannya kurang maju. Namun ternyata Berau memiliki kekayaan alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. Dia juga beranggapan di daerah ini banyak lapangan pekerjaan, namuan yang kurang adalah kapasitas dari pekerja untuk bekerja di lapangan kerja tersebut.
“Kami sudah mendengarkan, bahwa di Berau potensi lapangan kerjanya ada, tapi pelatihannya tidak ada,” ujar Dede usai berdialog dengan Pemerintah Daerah Berau di Rumah Dinas Bupati Berau, Kaltim, baru-baru ini. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Berau Muharram, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo dan para jajaran pemerintah daerah, serta para pelaku usaha di Kabupaten Berau.
Dari informasi yang dihimpun, Upah Minimum Regional (UMR) di Berau sudah Rp3 juta lebih, namun Dede memahami yang dibutuhkan kabupaten ini adalah pengembangan pendidikan untuk tenaga kerja. “Artinya kalau dari angka kesejahteraan, pendapatan di sini sudah sangat tinggi, sampai Rp3 juta lebih. PT. Berau Coal itu membayar Rp3,5 juta. Jadi oleh karena itu, di sini yang dibutuhkan adalah pengembangan pendidikan untuk para tenaga kerja,” papar Dede.
Terkait usulan pembangunan Badan Latihan Kerja (BLK) di Berau, Komisi IX DPR RI akan memfokuskan konsep keterkaitan dan kesepadanan atau link and match. “Banyak usulan dari daerah untuk pembangunan BLK, dengan gedung bagus-bagus, tapi lapangan kerjanya tidak ada. Nah yang kami fokuskan kami sampaikan link and match. Kebutuhan industri, kebutuhan lapangan kerja, lalu diisi dengan konten dari para pekerjanya,” jelas Dede.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, dengan konsep link and match, BLK bisa berfungsi secara efektif. “Di situlah BLK berfungsi. Oleh karena itu ada komitmen, pemerintah provinsi akan membangun gedungnya, pemerintah kabupaten menyiapkan lahannya, pemerintah pusat menyiapkan peralatannya dan instrukturnya,” ungkapnya.
Dede juga memaparkan, peralatan di BLK menjadi penting karena untuk sektor-sektor pertambangan peralatannya mahal, selain itu instrukturnya juga harus khusus. Selain itu, dia menambahkan, realisasi BLK bisa dilakukan apabila masyarakatnya sudah clean and clear, tidak ada masalah, sehingga pembangunan bisa berjalan.
“Tetapi itu akan bermanfaat ketika stakeholder daerah-daerah pertambangan bisa mendapatkan tenaga kerja yang nanti sudah kompeten di bidangnya,” imbuh politisi dapil Jawa Barat itu.
#GP-YUTARI
#Sumber, dpr.go.id
“Kami sudah mendengarkan, bahwa di Berau potensi lapangan kerjanya ada, tapi pelatihannya tidak ada,” ujar Dede usai berdialog dengan Pemerintah Daerah Berau di Rumah Dinas Bupati Berau, Kaltim, baru-baru ini. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Berau Muharram, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo dan para jajaran pemerintah daerah, serta para pelaku usaha di Kabupaten Berau.
Dari informasi yang dihimpun, Upah Minimum Regional (UMR) di Berau sudah Rp3 juta lebih, namun Dede memahami yang dibutuhkan kabupaten ini adalah pengembangan pendidikan untuk tenaga kerja. “Artinya kalau dari angka kesejahteraan, pendapatan di sini sudah sangat tinggi, sampai Rp3 juta lebih. PT. Berau Coal itu membayar Rp3,5 juta. Jadi oleh karena itu, di sini yang dibutuhkan adalah pengembangan pendidikan untuk para tenaga kerja,” papar Dede.
Terkait usulan pembangunan Badan Latihan Kerja (BLK) di Berau, Komisi IX DPR RI akan memfokuskan konsep keterkaitan dan kesepadanan atau link and match. “Banyak usulan dari daerah untuk pembangunan BLK, dengan gedung bagus-bagus, tapi lapangan kerjanya tidak ada. Nah yang kami fokuskan kami sampaikan link and match. Kebutuhan industri, kebutuhan lapangan kerja, lalu diisi dengan konten dari para pekerjanya,” jelas Dede.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, dengan konsep link and match, BLK bisa berfungsi secara efektif. “Di situlah BLK berfungsi. Oleh karena itu ada komitmen, pemerintah provinsi akan membangun gedungnya, pemerintah kabupaten menyiapkan lahannya, pemerintah pusat menyiapkan peralatannya dan instrukturnya,” ungkapnya.
Dede juga memaparkan, peralatan di BLK menjadi penting karena untuk sektor-sektor pertambangan peralatannya mahal, selain itu instrukturnya juga harus khusus. Selain itu, dia menambahkan, realisasi BLK bisa dilakukan apabila masyarakatnya sudah clean and clear, tidak ada masalah, sehingga pembangunan bisa berjalan.
“Tetapi itu akan bermanfaat ketika stakeholder daerah-daerah pertambangan bisa mendapatkan tenaga kerja yang nanti sudah kompeten di bidangnya,” imbuh politisi dapil Jawa Barat itu.
#GP-YUTARI
#Sumber, dpr.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar