JAKARTA.GP- Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah menerima kunjungan Gubernur Maluku Said Assagaff terkait akan diadakannya acara Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katholik Nasional pertama yang akan diselenggarakan di Maluku pada tanggal 27 Oktober 2018.
Kabarnya, lanjut Fahri, Ambon akan menjadi tuan rumah Pesparani, yakni semacam perlombaan paduan suara gereja umat Katholik, yang kemungkinan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
“Dalam rangka itu, saya sebagai Pimpinan DPR RI bidang Kesra memberikan perhatian supaya kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. Jika ada hal-hal di pihak pemerintah yang belum dipenuhi, terutama dari pemerintah pusat untuk membantu, maka kita akan berusaha supaya pemerintah dapat memberikan perhatiannya,” ujar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Fahri menyampaikan bahwa dirinya juga baru kembali dari kunjungan kerja dari Maluku, dan pada kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi dengan kalangan kampus dan masyarakat luas mengenai perhatian untuk Maluku, terkait dengan terbentuknya regulasi terkait provinsi kepulauan.
“Ada delapan provinsi di Indonesia yang mengusulkan agar pemerintah membuat Undang-Undang tentang Provinsi Kepulauan. Hal itu agar pengaturan anggaran bagi provinsi kepulauan itu berlaku adil, karena provinsi Maluku Utara wilayah daratnya hanya 7 persen, 93 persennya adalah laut,” paparnya.
Dikatakannya, kalau pengaturan anggarannya basisnya adalah darat, maka sesungguhnya mereka tidak akan mendapat apa-apa bila dibandingkan dengan satu kabupaten di daratan. Oleh karena itu dirasa tidak adil.
“Harus ada keadilan dan hanya bisa kita advokasi melalui undang-undang provinsi kepulauan,” tandas politisi dapil NTB itu.
Dalam konsep poros maritim, sambungnya, kawasan timur Indonesia ini adalah penghasil laut yang luar biasa. Maluku pada khususnya adalah lumbung ikan nasional, dimana 12 sampai 14 juta ton (ikan) hasil laut berasal dari Maluku.
“Terkait dengan agenda acara Pesparani, saya harus bicara dengan Menteri Agama, terutama Binmas Katholik agar memberikan perhatian, supaya persiapannya bisa dilakukan diawal,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assegaaf mengaku merasa senang karena bisa bertemu dengan Pimpinan DPR RI yang membidangi Bidang Kesra. Ia mengaku, pihaknya ingin menjadikan Maluku sebagai laboratorium kerukunan hidup beragama terbaik di Indonesia.
“Oleh karena itu dengan pemerintah pusat kami berusaha untuk mengadakan acara Pesparani pertama di Indonesia, dan akan dilaksanakan di Ambon, sehingga image orang tentang Maluku adalah kita sudah hidup rukun dan damai. Mungkin orang bisa belajar tentang kehidupan beragama di Indonesia,” kata Said.
#GP-CE/DEP/SF
Kabarnya, lanjut Fahri, Ambon akan menjadi tuan rumah Pesparani, yakni semacam perlombaan paduan suara gereja umat Katholik, yang kemungkinan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.
“Dalam rangka itu, saya sebagai Pimpinan DPR RI bidang Kesra memberikan perhatian supaya kegiatan tersebut dapat berjalan lancar. Jika ada hal-hal di pihak pemerintah yang belum dipenuhi, terutama dari pemerintah pusat untuk membantu, maka kita akan berusaha supaya pemerintah dapat memberikan perhatiannya,” ujar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Fahri menyampaikan bahwa dirinya juga baru kembali dari kunjungan kerja dari Maluku, dan pada kesempatan tersebut juga dilakukan diskusi dengan kalangan kampus dan masyarakat luas mengenai perhatian untuk Maluku, terkait dengan terbentuknya regulasi terkait provinsi kepulauan.
“Ada delapan provinsi di Indonesia yang mengusulkan agar pemerintah membuat Undang-Undang tentang Provinsi Kepulauan. Hal itu agar pengaturan anggaran bagi provinsi kepulauan itu berlaku adil, karena provinsi Maluku Utara wilayah daratnya hanya 7 persen, 93 persennya adalah laut,” paparnya.
Dikatakannya, kalau pengaturan anggarannya basisnya adalah darat, maka sesungguhnya mereka tidak akan mendapat apa-apa bila dibandingkan dengan satu kabupaten di daratan. Oleh karena itu dirasa tidak adil.
“Harus ada keadilan dan hanya bisa kita advokasi melalui undang-undang provinsi kepulauan,” tandas politisi dapil NTB itu.
Dalam konsep poros maritim, sambungnya, kawasan timur Indonesia ini adalah penghasil laut yang luar biasa. Maluku pada khususnya adalah lumbung ikan nasional, dimana 12 sampai 14 juta ton (ikan) hasil laut berasal dari Maluku.
“Terkait dengan agenda acara Pesparani, saya harus bicara dengan Menteri Agama, terutama Binmas Katholik agar memberikan perhatian, supaya persiapannya bisa dilakukan diawal,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assegaaf mengaku merasa senang karena bisa bertemu dengan Pimpinan DPR RI yang membidangi Bidang Kesra. Ia mengaku, pihaknya ingin menjadikan Maluku sebagai laboratorium kerukunan hidup beragama terbaik di Indonesia.
“Oleh karena itu dengan pemerintah pusat kami berusaha untuk mengadakan acara Pesparani pertama di Indonesia, dan akan dilaksanakan di Ambon, sehingga image orang tentang Maluku adalah kita sudah hidup rukun dan damai. Mungkin orang bisa belajar tentang kehidupan beragama di Indonesia,” kata Said.
#GP-CE/DEP/SF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar