JAKARTA.GP- Penerimaan pajak (tax ratio) yang terus turun menyebabkan Indonesia akan terus bergantung pada utang. Tahun 2017 penerimaan pajak hanya 9,9 persen dari PDB. Ini yang terendah dalam sepuluh tahun terakhir.
Demikian diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (23/5/2018). Menurutnya, sejak tahun 2017, Indonesia sudah memasuki “krisis fiskal”. Indikasinya adalah naiknya rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2014 sebesar 24,6 peren naik 4,7 persen menjadi 29,3 persen pada akhir tahun 2017.
“Kami perkirakan, pada akhir tahun 2019 naik 5,4 persen menjadi 30 persen dari PDB. Sementara penerimaan perpajakan turun setiap tahun. Realitas tersebut, membuat Indonesia sangat tergantung pada utang,” papar Heri lebih lanjut. Butuh kerja keras untuk meningkatkan penerimaan pajak agar naik sebesar satu persen setiap tahun. Indonesia memang harus keluar dari krisis fiskal saat ini, agar kebijakan fiskal bisa lebih efektif.
Menurut Anggota F-Gerindra ini, kebijakan fiskal yang ditempuh harus sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkedaulatan. Intinya, kebijakan fiskal harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Namun, lanjutnya, saat ini ruang fiskal begitu sempit. Tiga fungsi utama fiskal seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi tidak dapat berperan maksimal. “Ini mengakibatkan ruang pengalokasian anggaran sangat terbatas, ruang redistribusi pendapatan dalam mewujudkan keadilan sosial sangat sempit, dan ruang untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi juga sangat terbatas,” jelas Heri.
Idealnya, ada sinergi antara kebijakan moneter yang disusun BI, kebijakan fiskal yang disusun Kementerian Keuangan, dan kebijakan sektor riil yang disusun OJK. Ini penting agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik membangun Indonesia Raya.
#GP-CE/MH/SC.
Demikian diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (23/5/2018). Menurutnya, sejak tahun 2017, Indonesia sudah memasuki “krisis fiskal”. Indikasinya adalah naiknya rasio utang terhadap PDB yang pada tahun 2014 sebesar 24,6 peren naik 4,7 persen menjadi 29,3 persen pada akhir tahun 2017.
“Kami perkirakan, pada akhir tahun 2019 naik 5,4 persen menjadi 30 persen dari PDB. Sementara penerimaan perpajakan turun setiap tahun. Realitas tersebut, membuat Indonesia sangat tergantung pada utang,” papar Heri lebih lanjut. Butuh kerja keras untuk meningkatkan penerimaan pajak agar naik sebesar satu persen setiap tahun. Indonesia memang harus keluar dari krisis fiskal saat ini, agar kebijakan fiskal bisa lebih efektif.
Menurut Anggota F-Gerindra ini, kebijakan fiskal yang ditempuh harus sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkedaulatan. Intinya, kebijakan fiskal harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Namun, lanjutnya, saat ini ruang fiskal begitu sempit. Tiga fungsi utama fiskal seperti fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi tidak dapat berperan maksimal. “Ini mengakibatkan ruang pengalokasian anggaran sangat terbatas, ruang redistribusi pendapatan dalam mewujudkan keadilan sosial sangat sempit, dan ruang untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi juga sangat terbatas,” jelas Heri.
Idealnya, ada sinergi antara kebijakan moneter yang disusun BI, kebijakan fiskal yang disusun Kementerian Keuangan, dan kebijakan sektor riil yang disusun OJK. Ini penting agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik membangun Indonesia Raya.
#GP-CE/MH/SC.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar