 | |
|
JAKARTA.GP- Komisi IV DPR RI meminta instansi terkait
untuk bersinergi menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi pada
program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Medan, Sumatera Utara, agar
tidak terulang lagi.
Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan
Kerja Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel
Johan (F-PKB) meninjau secara langsung pelaksanaan program Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota
Medan, Kamis (12/4/2018).
Dalam kesempatan tersebut, warga yang juga
merupakan KPM mengeluhkan kerap tidak adanya saldo pada kartu yang
dimilikinya. Selain itu, para penyalur bantuan yang terdiri dari agen
BRI-Link dan E-Warung kerap melakukan persaingan usaha yang cukup ketat
dengan tidak hanya memberikan item bantuan yang diwajibkan oleh
Pemerintah.
Sejauh ini, item yang diwajibkan oleh
pemerintah untuk diberikan pada KPM hanya beras dan telur. Hal ini
merupakan keinginan pemerintah untuk membantu pangan masyarakat yang
bernutrisi. Namun kenyataan di lapangan, justru bantuan bisa berupa
kebutuhan pokok lainnya seperti sabun, minyak goreng dan lainnya. Dan
hal ini cukup membuat penyalur yang mengikuti aturan Pemerintah sepi
dari para KPM.
Menanggapi hal tersebut, Daniel memastikan
akan membawa seluruh masukan yang didapat untuk dibahas bersama
kementerian dan lembaga terkait. Ia memaklumi hal ini, karena program
berjalan belum lama.
“Tetapi semua masalah ini harus segera
selesai karena ini punya dampak. Artinya nanti yang dirugikan adalah
pemerintah. Seharusnya pemerintah mendapat apresiasi dari masyarakat,
malah sebaliknya masyarakat merasa dirugikan nanti,” kata politisi PKB
itu.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI
Rahmat Handoyo menilai perlunya solusi yang konkret untuk menyelesaikan
seluruh persoalan pada program tersebut. Terlebih, menurut politisi PDI
Perjuangan itu, program ini baru 1 tahun berjalan, tentu masih banyaknya
trial and error di dalamnya. Meskipun secara keseluruhan programnya masih cukup bagus.
“Sesuai dengan yang kita harapkan tujuan
Pemerintah dalam rangka untuk pemenuhan gizi dan pemenuhan nutrisi. Kita
juga panggil beberapa dari yang berkepentingan seperti Kementerian
Sosial dan Bank BRI sebagai salah satu bank penyedia kartu itu segera
menyampaikan, untuk bisa segera mencari solusi yang terbaik. Dan mereka
mengiyakan untuk mencari solusi yang terbaik. Tapi pada dasarnya
beberapa kelemahan dan kendala masih dalam batasan koridor, dan bisa
kita selesaikan, dalam hal ini dari sisi Pemerintah,” tuturnya.
Turut hadir dalam Kunjungan Kerja Komisi
IV DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara ini, diantaranya Anggota Komisi IV
DPR RI Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan), Salim Fakhry (F-PG), Oo
Sutisna (F-Gerindra), Endro Hermono (F-Gerindra), Acep Adang Ruhiyat
(F-PKB), Hermanto (F-PKS) dan Sulaeman L. Hamzah (F-Nasdem). (ndy/sf)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar