Simpang Empat (SUMBAR).GP- Membangun
karakter bangsa sangat bergantung pada strategi pengendalian penduduk
yang dilakukan. Pertumbuhan laju penduduk memiliki dampak pada berbagai
sektor seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lapangan kerja dan
kesejahteraan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pasaman
Barat (Pasbar) H. Manus Handri, Selasa (10/4) di Aula kantor bupati,
pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana
(KKBPK).
Dalam kesempatan tersebut hadir
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, ketua GOW Pasbar,
Pimpinan OPD kabupaten Pasbar, ketua DWP, Camat, Koramil, Wali Nagari,
Kepala Puskesmas dan koordinator penyuluh KB se kabupaten Pasbar.
Sekda Pasaman Barat (Pasbar), H.
Manus Handri, dalam arahannya menyampaikan bahwa strategi pengendalian
penduduk bisa dilakukan dengan pemanfaatan program kampung KB yang
digagas BKKBN. Namun, sebelum melangkah ke persoalan tersebut, ada
mindset yang harus dirubah dari masyarakat tentang kampung KB.
"Kebanyakan pandangan umum tentang
kampung KB hanyalah persoalan pemakaian alat kontrasepsi dan alat KB
agar tidak memperbanyak keturunan dan laju pertumbuhan penduduk akan
menurun," katanya.
Menurutnya, mindset tersebut harus
diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat perihal
kampung KB yang sudah dicanangkan pada 13 lokasi di Pasbar. Hal ini
menjadi tugas bagi kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP2KB) Pasbar untuk benar-benar menyosialisasikan kepada
masyarakat bentuk dan output dari kampung KB tersebut.
"Kampung KB bukan hanya soal
pemasangan alat kontrasepsi, tapi lebih kepada upaya menurunkan
fertilitas guna mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan
mewujudkan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas
manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, peningkatan
ketahan keluarga dan pengendalian penduduk," terangnya.
Disamping itu, disampaikannya bahwa
Pemda Pasbar menyambut baik Rakorda KKBPK yang dilakukan. Rapat tersebit
dipandang penting dalam rangka mengevaluasi dan menyusun
langkah-langkah strategis untuk mempercepat keberhasilan program KKBPK
sebagai bagian integral dari pembangunan kesejahteraan.
"Melalui Rakorda ini mari kita
lakukan sinkronisasi arah kebijakan dan pengembangan kegiatan prioritas
program KKBPK, memperkuat sinergitas lintas sektoral untuk mewujudkan
tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat," pungkas Manus.
Sementara, kepala perwakilan BKKBN
propinsi Sumatera Barat (Sumbar), Syahrudin menyatakan bahwa pihaknya
mengapresiasi dukungan Pemda Pasbar dalam hal program KKBPK di Pasbar.
Hal itu ditandai dengan adanya dukungan dari APBD dalam menjalankan
berbagai kegiatan KKBPK seperti yang sedang dilakukan.
"Ini merupakan Rakorda KKBPK yang
pertama di Sumbar dalam tahun 2018 ini. Melalui Rakorda ini akan terjadi
peningkatan hubungan, komitmen dan integritas Pemda dalam menjalankan
program KKBPK," sebutnya.
Penyelenggaraan Rakorda lanjutnya,
Diharapkan dapat meningkatkan hubungan, komitmen, kordinasi, dan
integrasi serta sinergitas antara pemerintah kabupaten, para pemangku
kepentingan, dan mitra kerja dalam penerapan kebijakan dan strategi
program KKBPK, terutama kampung KB yang telah di bentuk pada
wilayah-wilayah yang tingkat program KKBPK nya belum optimal.
”Dan kampung KB ini tidak hanya
fokus pada program keluarga berencana saja, namun juga pada
program-program lainnya yang masih kurang di daerah kampung KB tersebut.
Dan BKKBN atas arahan isu dan himbauan Presiden untuk membentuk
kampung-kampung KB di daerah sebagai pintu masuk untuk pelaksanan
program-program pembangunan lainnya,” ujar Syahrudin.
#003/R.u
Tidak ada komentar:
Posting Komentar