 |
Anggota
Komisi VIII DPR RI M. Iqbal Romzi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII
DPR RI ke Bukittinggi, Sumatera Barat, foto : husen/hr
|
JAKARTA.GP- Semua bentuk bantuan untuk para korban bencana alam harus tepat sasaran. Tentu dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan prioritas bantuan. Anggaran yang dialokasikan begitu besar, harus sampai ke tangan para korban bencana.
Inilah yang diungkap Anggota Komisi VIII
DPR RI M. Iqbal Romzi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR
RI ke Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis (12/4/2018) lalu. Komisi VIII ingin
melihat dari dekat program Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan
Pulau Anak Air, Kota Bukittinggi. Lokasi ini termasuk yang rawan
bencana, karena banyak titik patahan yang sewaktu--waktu menimbulkan
gempa dan tsunami.
“Anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp40
triliun lebih sudah dialokasikan, yang salah satunya untuk bantuan
sosial korban bencana alam. Sejauh ini belum ada sinergitas pusat dan
daerah dalam menggalang bantuan,” ucap Iqbal saat memberi sambutan di
hadapan para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Bukittinggi. Hadir
dalam peertemuan itu Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi.
KSB Parina yang ditinjau Komisi VIII ini,
merupakan satu dari empat KSB yang ada di Bukittinggi. Wakil Wali Kota
Bukittinggi Irwandi menjelaskan, kader Tagana yang siap menghadapi
bencana juga terus dikembangkan hingga ke desa-desa. Kota Bukittinggi
telah menerima alokasi anggaran untuk tanggap bencana sekitar Rp400
miliar.
Pada bagian lain, Irwandi mengeluhkan
dinas sosial setempat yang belum memiliki kantor yang representatif.
Untuk itu, pihaknya berharap agar Komisi VIII membantu Pemkot
Bukittinggi merealisasikan kantor Dinas Sosial agar kinerja sosial dalam
membantu masyarakat juga bisa optimal. Usai pertemuan, delegasi Komisi
VIII ikut mencicipi makanan ringan hasil masakan para kader Tagana yang
memasak di mobil dengan desain dapur darurat.
#003/mh/sf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar