Komite II DPD RI Minta Pemerintah Wujudkan Pemerataan Energi Di Daerah

JAKARTA.GP- Saat ini ditemui banyak desa-desa yang belum teraliri energi, baik itu listrik, gas, ataupun BBM. Akibatnya pembangunan di wilayah tersebut menjadi terhambat yang berujung pada lemahnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Komite II DPD RI meminta agar pemerintah mewujudkan pemerataan energi ke semua daerah, terutama ke desa kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). 

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa dan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Ahmad Erani Yustika hari Rabu (14/3), Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba mengatakan bahwa pelaksanaan program pemerintah soal BBM satu harga, pemerataan listrik, dan distribusi merata pasokan minyak dan gas harus segera diwujudkan. (14/1).

“Pemerataan distribusi minyak, gas, di seluruh pelosok Indonesia harus diwujudkan, terutama di daerah 3T sehingga kemandirian energi di desa dapat tercipta, dan masyarakat mampu memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energi untuk listrik dan bahan bakar melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat,” ucapnya.

Senator asal Sumatera utara ini menambahkan bahwa penyaluran BBM masih jauh dari rasa keadilan. Jumlah SPBU yang hanya 7.000 unit tidak sebanding dengan penduduk konsumen BBM.  Tak hanya itu, kurang meratanya jaringan listrik menyebabkan seringnya gangguan listrik di daerah, termasuk di daerahnya. “Saya minta perhatian khusus terhadap Nias. Meskipun jaringannya sudah ada, tetapi sering terganggu dan akibatnya mati listrik,” tegasnya.

Senator dari Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja juga mengeluhkan soal rasio elektrifikasi di daerahnya. Banyak wilayah di Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. “Rasio elektrifikasi di tempat kami itu ketiga terendah. Di Kecamatan Selayar listrik disana sudah dari tahun 90an, tetapi cuma 13 jam sampai sekarang, tidak ada perkembangan,” ucapnya.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Sommeng, menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi meningkat sekitar 10%. Saat ini angka rasio elektrifikasi mencapai 97,5% dan di tahun 2019 ditargetkan mencapai angka 99%. 

“Kita sudah mengeluarkan Permen ESDM No 30/2016 untuk percepatan elektrifikasi di pedesaan. Dengan permen ini memungkinkan bagi Provinsi Maluku dan Papua untuk mempercepat pembangunan guna peningkatan rasio elektrifikasi. Termasuk lampu tenaga surya hemat energi yang dibagikan secara gratis,” jelasnya.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang memfokuskan pada program BBM Satu Harga. Dimana, di desa-desa akan dibangun sub penyalur BBM agar distribusi BBM semakin merata. Terkait pemasaran akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, termasuk dalam penentuan harga.

Menanggapi hal tersebut, Senator dari Jawa Timur Ahmad Nawardi mendukung program BBM Satu Harga tersebut. “Saya sangat mengapresiasi BBM satu harga. Saya sepakat program ini disosialisasikan kepada pemerintah daerah. Dan anggota DPD siap membantu BPH migas untuk mensosialisasikan BBM satu harga ini ke bupati. Karena banyak kepala daerah yang belum tahu soal program ini,” ucapnya.

#003/ars