 |
Ketua
DPR Bambang Soesatyo saat pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Hotel Bidakara. Foto: Jaka/jk
|
JAKARTA.GP- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai
kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu kunci terciptanya
Pilkada, Pileg serta Pilpres yang aman dan damai. Oleh karena itu, ia
berharap seluruh alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama
mampu memberi pencerahan kepada masyarakat, untuk terus saling
menghargai serta menghormati antar pemeluk agama di Indonesia.
“Kami berharap para alim ulama dan semua
tokoh agama bisa turut aktif menjaga ketenteraman masyarakat menjelang
Pilkada Serentak dan Pemilu 2019. Kita tentu tidak ingin masyarakat
terbelah akibat isu SARA dalam Pilkada dan Pemilu mendatang,” tegas
Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh
Menko Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri
Agama Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua DPD Oesman Sapta serta para tokoh
lintas agama itu, Bamsoet menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018
mendatang, Indonesia akan menyelenggarakan Pilkada Serentak yang diikuti
oleh 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Di tahun 2019 pun
Indonesia juga akan melaksanakan Pileg dan Pilres.
Semua kegiatan tersebut
bertujuan untuk memperkuat demokrasi negara. Penguatan demokrasi
mengandung arti bagaimana agar proses Pemilu dan Pilkada tidak sekadar
hadir, dirayakan, serta terselenggara secara prosedural, lancar dan
aman. Tetapi, juga dapat dirasakan hasilnya secara substantif oleh
rakyat.
Meski demikian, politisi Partai Golkar ini
mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang demokratis
akan menghadapi tantangan berat. Pasalnya, Indonesia merupakan bangsa
yang majemuk. Sebagai bangsa yang majemuk dan plural, Indonesia memiliki
potensi konflik yang sangat tinggi.
“Potensi konflik sosial yang terjadi
berasal dari isu SARA. Dari isu SARA tersebut, faktor agama merupakan
faktor yang lebih dominan menjadi potensi konflik, bila dibandingkan
dengan faktor kesukuan atau hal lainnya. Potensi konflik juga
diperuncing dengan keberadaan masyarakat yang dengan mudah diprovokasi
berita hoax dan hate speech,” ungkap Bamsoet.
Oleh karena itu, menurutnya perlu ada
kesadaran dari setiap pihak untuk mampu meredam dan tidak membiarkan
konflik sosial mengarah pada disintegrasi bangsa. Negara membutuhkan
dukungan dari berbagai pihak guna meningkatkan semangat persatuan dan
kebangsaan.
“Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
harus terus memupuk rasa persaudaraan dan semangat kebangsaan di
masyarakat. Substansi dari rasa kebangsaan adalah kesadaran untuk
bersatu sebagai suatu bangsa karena kesamaan sejarah dan kepentingan
masa depan bersama,” kata Bamsoet.
Politisi dapil Jateng itu menekankan, rasa
kebangsaan merupakan perekat yang mempersatukan sekaligus memberi dasar
kepada seluruh masyarakat, untuk memahami jati diri bangsa. Rasa
kebangsaan ini harus semakin nyata tercermin dalam pelaksanaan Pilkada
dan Pemilu yang damai.
Pada kesempatan itu ia berjanji, DPR akan
memprakarsai lahirnya RUU Kerukunan Umat Beragama. Diharapkan melalui
RUU tersebut, kerukunan antar umat beragama akan lebih terjamin dan
terpelihara.
“DPR sangat terbuka dan berharap masukan
dari semua pihak. Untuk itu, dialog antar umat dan para tokoh lintas
agama menjadi penting guna merumuskan gagasan dan subtansi RUU
tersebut,” pungkasnya.
#GP-003 | ayu | sf.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar