 |
Ketua
DPR Bambang Soesatyo (kanan), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjajanto dan Ketua DPD
RI Oesman Sapta Odang saat meninjau Natuna, foto : dok/hr
|
“Tentu pembangunan pangkalan militer tak
akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah
Natuna. Apalagi di sini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
(SKPT) di Selat Lampa, yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan
sejak tahun 2016,” jelas Bamsoet, sapaan akrabnya, saat mengunjungi
Natuna, Kepulauan Riau bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto,
Senin (23/04/18).
Politisi Partai Golkar menambahkan, dengan
total luas lahan 16,8 hektar, ia yakin SKPT mampu mendongkrak
kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan. Ia
menjelaskan bahwa DPR RI sangat serius membangun wilayah perbatasan di
berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). DPR RI sudah
mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. Dalam berbagai
kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim tersebut
telah menelaah berbagai permasalahan yang ada.
“Kita juga sedang mengkaji usulan apakah
Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan
Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri.
Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan,” ungkap
Bamsoet.
Dalam realisasi APBN 2017, lanjut Bamsoet,
DPR RI setidaknya telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,61 triliun
dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian
untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.
“Problematika wilayah perbatasan memang
sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam
membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerja sama yang
solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai
wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat,” pungkasnya.
#GP-003/ayu/sf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar