PAPUA.GP- Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Robert J. Kardinal berencana membawa tokoh-tokoh adat Papua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemekaran provinsi itu bisa dilakukan.
Meski begitu, Robert sadar bahwa saat ini pemerintah sedang menerapkan moratorium untuk pembentukan daerah otonomi baru.
"Saya kira pemekaran di Papua ini memang harus disegerakan. Karena sebenarnya masalah pemekaran ini telah selesai pembahasannya di DPR, pemerintah juga telah membuat Ampres (Amanat Presiden) dan lainnya. Namun begitu, mau dieksekusi kok tiba-tiba keluar kebijakan moratorium," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/2).
Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat tersebut menjelaskan, dengan pemekaran akan ada provinsi baru bernama Papua Barat Daya. Di dalamnya akan ada tambahan dua kabupaten baru yaitu Malamoi dan Maybrat Sau.
Menurut Robert, pemekaran penting dilakukan untuk percepatan pembangunan di Papua. Dengan begitu, masyarakat Papua akan lebih cinta lagi dengan Indonesia.
"Dalam pemekaran ini ada kepentingan besar yaitu kepentingan NKRI. Karena ini kepentingan NKRI, pokoknya harus pemekaran," paparnya.
Robert mengaku bahwa dirinya bersama para politisi di Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat, tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah lama memperjuangkan pemekaran. Sebab, pemekaran menjadi sangat penting untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Papua.
Selama ini, sambungnya, masyarakat Papua banyak mengalami kesulitan dalam urusan administrasi dan izin. Untuk membuat surat-surat saja, masyarakat harus naik pesawat ke ibu kota provinsi. Masyarakat tidak bisa menggunakan jalur darat karena kondisi yang jauh dan buruknya infrastruktur.
Makanya, Robert berharap agar hasil kesepakatan DPR bersama pemerintah tentang pemekaran Papua bisa segera dieksekusi. Dia pun meminta Presiden Jokowi mencabut moratorium yang diberlakukan sejak Agustus 2015.
"Pemekaran ini belum bisa dilaksanakan karena ada moratorium. Kalau moratorium harusnya dari awal, sedangkan ini kan sudah dibahas DPR bersama pemerintah, tinggal diketok eh mundur karena ada moratorium. Alasannya masalah keuangan, ini sangat tidak masuk akal," jelasnya.
Bersama politisi dan masyarakat Papua, Robert berencana bertemu dan melobi langsung Presiden Jokowi agar Papua bisa segera dimekarkan.
"Kami sedang atur bersama gubernur, tokoh masyarakat dan tokoh adat agar bisa ketemu bapak presiden. Agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Saya siap terdepan fasilitasi pertemuan dengan Pak Jokowi agar dilakukan pemekaran," demikian Robert.
Meski begitu, Robert sadar bahwa saat ini pemerintah sedang menerapkan moratorium untuk pembentukan daerah otonomi baru.
"Saya kira pemekaran di Papua ini memang harus disegerakan. Karena sebenarnya masalah pemekaran ini telah selesai pembahasannya di DPR, pemerintah juga telah membuat Ampres (Amanat Presiden) dan lainnya. Namun begitu, mau dieksekusi kok tiba-tiba keluar kebijakan moratorium," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/2).
Ketua Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat tersebut menjelaskan, dengan pemekaran akan ada provinsi baru bernama Papua Barat Daya. Di dalamnya akan ada tambahan dua kabupaten baru yaitu Malamoi dan Maybrat Sau.
Menurut Robert, pemekaran penting dilakukan untuk percepatan pembangunan di Papua. Dengan begitu, masyarakat Papua akan lebih cinta lagi dengan Indonesia.
"Dalam pemekaran ini ada kepentingan besar yaitu kepentingan NKRI. Karena ini kepentingan NKRI, pokoknya harus pemekaran," paparnya.
Robert mengaku bahwa dirinya bersama para politisi di Kaukus Parlemen Papua-Papua Barat, tokoh masyarakat dan tokoh agama sudah lama memperjuangkan pemekaran. Sebab, pemekaran menjadi sangat penting untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Papua.
Selama ini, sambungnya, masyarakat Papua banyak mengalami kesulitan dalam urusan administrasi dan izin. Untuk membuat surat-surat saja, masyarakat harus naik pesawat ke ibu kota provinsi. Masyarakat tidak bisa menggunakan jalur darat karena kondisi yang jauh dan buruknya infrastruktur.
Makanya, Robert berharap agar hasil kesepakatan DPR bersama pemerintah tentang pemekaran Papua bisa segera dieksekusi. Dia pun meminta Presiden Jokowi mencabut moratorium yang diberlakukan sejak Agustus 2015.
"Pemekaran ini belum bisa dilaksanakan karena ada moratorium. Kalau moratorium harusnya dari awal, sedangkan ini kan sudah dibahas DPR bersama pemerintah, tinggal diketok eh mundur karena ada moratorium. Alasannya masalah keuangan, ini sangat tidak masuk akal," jelasnya.
Bersama politisi dan masyarakat Papua, Robert berencana bertemu dan melobi langsung Presiden Jokowi agar Papua bisa segera dimekarkan.
"Kami sedang atur bersama gubernur, tokoh masyarakat dan tokoh adat agar bisa ketemu bapak presiden. Agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Saya siap terdepan fasilitasi pertemuan dengan Pak Jokowi agar dilakukan pemekaran," demikian Robert.
# GP-003 | RMOL.CO/wah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar